Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UNS bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta menyelenggarakan Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara Rabu-Kamis (8-9/8/2018) bertempat di Auditoriun UNS dan  UNS Inn.  Tema yang diusung adalah Lanskap Bahasa di Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah dan Hukum.

Kegiatan ini terselenggara karena berangkat dari kondisi mulai terabaikannya pengutamaan bahasa negara di ruang publik seolah-olah mengonfirmasi bahwa sekat-sekat geografis negara Indonesia dengan negara lain dan tanda-tanda kekhasan identitas bangsa ini telah runtuh.  Keruntuhan simbolik negara bangsa seperti itu tengah terjadi oleh karena agenda globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang telah diproyeksi sebagai modernisasi era Revolusi Industri 4,0. Karena itu, misalnya, di kalangan masyarakat terasa tidak asing lagi bentuk bahasa seperti e-money, e-banking, dan e-toll.

Salah satu tujuannya adalah melahirkan generasi milenia yang tercetak sebagai generasi “emas” pada tahun 2045 dengan memiliki kesetiaan, kebanggan, dan tanggung jawab berbahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu untuk mewujudkan komitmen penggunaan bahasa Indonesia yang mendukung peradaban dan ideologi sebuah bangsa indonesia yang kaya akan budayanya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan:  deklarasi; seminar; lokakarya; dan lomba wajah bahasa antarfakultas di lingkungan UNS. Peserta yang hadir kurang lebih 1000-an, datang dari para akademisi, mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Solo dan sekitarnya pelajar, tokoh masyarakat dan Perwakilan Pemerintahan kota Surakarta serta perwakilan dari Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.  Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Semiloka tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Warto (pakar sejarah FIB UNS), dan Isharyanto (pakar hukum FH UNS).

Dalam laporannya, Dadang Sunendar, selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengatakan, “Deklarasi ini merupakan penegasan sekaligus pengingat bahwa kita memiliki satu simbol pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Dan kita patut waspada terhadap bencana gempa di ruang publik yaitu bahaya serangan-serangan bahasa asing di mana-mana.”

 Sementara itu dalam sambutannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menegaskan, “Hal yang perlu diwaspadai adalah adanya ujaran-ujaran negatif menggunakan bahasa Indonesia, ingat bahasa itu mewakili perasaan, pikiran, dan pengetahuan.”

“Semakin bahasa itu sering digunakan maka semakin menjadi bahasa yang paling baku, kosakata baku dalam struktur bahasa itu. Penggunakan bahasa untuk ujaran-ujaran negatif dalam jangka waktu yang lama akan merusak struktur, komposisi dari bahasa Indonesia.” Lanjut Beliau dihadapan peserta yang memenuhi ruang Auditorium UNS

Sementara itu dua pembicara lainnya, Prof. Warto, pakar sejarah sekaligus Wkil Dekan Bidang Akademik FIB UNS lebih berkonsentrasi pada Peran Bahasa dalam Sejarah Pembentukan Bangsa dan Dr. Isharyanto, pakar tata negara dari  Fakultas Ilmu Hukum UNS berbicara tentang Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

Setelah kegiatan hari pertama selesai dilanjutkan di UNS Inn dengan kegiatan lokakarya diikuti oleh 300-an peserta dari berbagai kalangan akademisi, guru, pakar, dan masyarakat umum.

Tampil sebagai pemenang dalam lomba wajah bahasa antarfakultas di lingkungan UNS :

  1. Fakultas Pascasarjana
  2. Fakultas Ilmu Budaya
  3. Fakultas Kedokteran

Selamat dan Sukses

%d bloggers like this: